Tuesday, 19 June 2018

Perkembangan Ekonomi Indonesia Era Orde Baru

Masa Kepemimpinan B. J. Habibie


Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. 


Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun,belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. 


Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. 


Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain:
a) Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b) Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. 
Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %.



Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.


Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. 



Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepalakepala daerah.

Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. 


Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negeri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. 


Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan 
anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.

Lanjutan materi seputar Perkembangan sistem ekonomi indonesia yang memberi gambaran tentang perbedaan teori klasik dengan teori keynesian.

KESIMPULAN :



Dari uraian diatas, setidaknya dapat ditarik 4 (empat) hal yang fundamental, Pertama, bahwa teori maupun sistem ekonomi yang dirancang oleh para ahli dimaksudkan untuk mengatasi krisis atau masalah, dengan perkataan lain suatu teori akan bermanfaat pada situasi, kondisi dan masalah tertentu. Dari berbagai pengalaman masa lalu terbukti bahwa tidak ada satu teori ekonomi yang dapat menjadi standard atau obat untuk menjawab semua permasalahan ekonomi.

Kedua, Teori maupun sistem ekonomi harus bersifat nasionalistik, yang tujuannya melindungi negara dan masyarakatnya sendiri termasuk industri dalam negeri, produk dalam negeri dan tenaga kerja.

Ketiga, bahwa kebijakan ekonomi yang diambil harus berorientasi pada welfare (kesejahteraan) dan sosial bangsa secara menyeluruh.

Keempat, bahwa sesungguhnya teori ekonomi yang pernah ada didunia sebenarnya sarat dengan nilai moral yang dianut suatu bangsa.

Saran


Prinsip utama dalam mazhab klasik adalah kepentingan pribadi (self interest) dan semangat individualisme (laissez faire), dimana berdasarkan prinsip tersebut para penganut mazhab klasik percaya bahwa sistem ekonomi liberal atau sistem di mana setiap orang betul-betul bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi apa saja bisa mencapai kesejahteraan masyarakat secara otomatis. Menurut sejarah teori ekonomi ini tidak berhasil diterapkan di Indonesia karena kondisi sosial dan kultural masyarakat Indonesia. Teori ekonomi Keynesian menghendaki pemerintah melakukan lebih banyak campur tangan secara aktif dalam mengendalikan perekonomian nasional yang diterapkan setelah era Orde Baru membawa dampak buruk pembangunan yaitu konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. 


Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Untuk mengatasi permasalah perekonomian indonesia, teori ekonomi yang digunakan adalah nilai-nilai moral bangsa dan identitas bangsa Indonesia menjadi pijakan sistem ekonomi kita, dan saatnya bagi para ekonom ataupun yang menganggap dirinya ekonom merubah paradigma dan filosofi teori ekonomi yang dianut dapat menerapkan sistem ekonomi yang berdasarkan karakteristik dan identitas bangsa Indonesia. Toh dari berbagai pengalaman bangsa-bangsa besar, pembangunan ekonomi akan terus berlanjut tanpa harus menjual negara dan bangsanya.

Sekian ,semoga bermanfaat.



Cara Belanja Di SAUNG ROKHIM

Silahkan pesan item ini dengan menghubungi Contact Toko yang tertera di sidebar kanan (untuk device mobile ada di bagian bawah), harap disertakan Kode Item atau Nama Item ketika order barang. Barang dikirimkan sehari setelah transaksi selesai. Atau silahkan pesan langsung via tombol Whatapps dan SMS di bawah ini. Admin toko akan langsung merespond pesanan Anda.

Pesan Sekarang SMS Sekarang
This Is The Newest Post


EmoticonEmoticon